Parlemen Indonesia telah menyetujui RUU untuk memindahkan ibukota dari kota Jakarta ke kota yang sama sekali baru yang akan dibangun di pulau Kalimantan, 1.300 kilometer dari ibukota saat ini. Keputusan itu, yang pertama kali diumumkan pada 2019, muncul sebagai reaksi terhadap segudang tantangan yang dihadapi Jakarta, termasuk polusi, kemacetan lalu lintas, dan, mungkin yang paling mengancam, naiknya air laut. Sebagai konsekuensi dari ekstraksi air tanah yang berlebihan, urbanisasi yang cepat, dan naiknya permukaan laut, 40% kota saat ini berada di bawah permukaan laut, sehingga semakin sulit bagi infrastruktur untuk melindungi penduduk. Presiden Joko Widodo mengusulkan alternatif: memindahkan pusat administrasi negara ke kota metropolitan hijau baru, yang diberi nama Nunsantara, yang berarti ‘kepulauan’ dalam bahasa Jawa kuno.

Orang di balik keputusan ini, Presiden Joko Widodo, sebelumnya menjabat sebagai gubernur ibu kota. Selama masa jabatan ini, ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia biasa. Karena kekhawatiran mengenai kualitas air dan udara, lalu lintas, dan risiko banjir adalah masalah yang paling mendesak, Bapak Joko mulai meningkatkan jaringan transportasi umum dan membangun serta meninggikan tembok laut. Dia juga mengusulkan pembangunan pulau buatan untuk melindungi pantai Jakarta. Semua solusi ini terbukti bersifat sementara karena air terus naik.

Sekarang pendekatan Joko telah berubah, dengan fokus pada menciptakan awal baru bagi Indonesia, sebuah kota terencana baru yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Dalam jargon lingkungan, strategi ini dikenal sebagai “retret terkelola.” Ini mewakili penarikan masyarakat yang disengaja dan terkendali dari lahan berisiko. Orang Indonesia melihatnya sebagai tanda harapan untuk kota baru yang lebih adil bagi populasi negara yang beragam secara etnis.

Kota baru Nunsantara akan berlokasi di pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia, berbagi dengan negara-negara Malaysia dan Brunei. Menurut Presiden Joko Widodo, kota ini akan menggunakan energi terbarukan dan akan dioptimalkan untuk lalu lintas pejalan kaki dan transportasi umum yang efisien. Pada tahun 2019, hampir 300 perusahaan bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan rencana induk untuk modal yang akan datang. Perencana kota Indonesia Sibarani Sofian terpilih. Usulannya mengambil isyarat dari iklim lokal dan kondisi medan, mengusulkan bangunan panggung dan jalan setapak yang ditinggikan untuk melewati medan berbukit Kalimantan dan memungkinkan angin sejuk dan penyebaran air hujan. Namun, masukan politik lazim selama proses desain.Kekhawatiran tambahan terkait dengan proses deforestasi. Sementara pihak berwenang menjamin bahwa sebagian besar lahan yang direncanakan untuk urbanisasi terdiri dari perkebunan kayu putih yang dibudidayakan, bukan hutan hujan perawan, beberapa kelompok lingkungan telah menyuarakan keprihatinan, karena tidak ada penilaian dampak lingkungan yang dirilis.

Proyek ini, yang saat ini sedang berlangsung, akan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun tidak biasa, keputusan untuk memindahkan ibu kota tidak pernah terdengar. Di seluruh dunia, ibu kota baru telah dibangun karena berbagai alasan: dari upaya yang bertujuan menggeser pusat pengaruh suatu negara, seperti kasus Islamabad Pakistan atau Dodoma Tanzania, hingga upaya untuk membalikkan pertumbuhan populasi yang cepat, seperti Manaysia’ Putrajaya atau pesaing Mesir yang belum disebutkan namanya untuk Kairo.