Pemerintah militer Myanmar bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan pada rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN, menteri luar negeri Indonesia mengatakan pada hari Kamis, menambahkan blok regional telah melakukan bagiannya dalam mencoba mengakhiri permusuhan di negara yang dilanda perselisihan itu.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah mendesak Myanmar untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disepakati tahun lalu untuk menghentikan spiral kekerasan yang telah mencengkeram negara itu sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada Februari 2021.

Rencana itu, yang disepakati sekitar 18 bulan lalu, termasuk terlibat dalam dialog konstruktif, dan akses untuk bantuan kemanusiaan dan utusan khusus ASEAN.

Retno Marsudi, menteri luar negeri Indonesia, yang akan memimpin blok regional tahun depan, mengatakan kepada Reuters bahwa kesalahan atas kurangnya kemajuan ada pada junta militer.

“Kritik itu seharusnya tidak ditujukan kepada ASEAN. Mereka harus ditujukan ke junta,” katanya dalam sebuah wawancara.

“Kalau kita bicara siapa yang harus disalahkan, siapa yang gagal, bukan kita, bukan ASEAN. Kami melakukan bagian kami.”

Junta militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar. Ia sebelumnya menyalahkan kurangnya kemajuan pada ketidakstabilan di negara itu dan pandemi.

Retno juga mengatakan rekan-rekannya di Asia Tenggara sedang membuat rekomendasi baru untuk implementasi rencana perdamaian menjelang KTT para pemimpin ASEAN minggu depan.

“Kami memfasilitasi dialog nasional yang akan membawa Myanmar keluar dari krisis politik. Dan kami tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah Myanmar adalah rakyat Myanmar, bukan orang luar,” katanya.

ASEAN memiliki kebijakan lama untuk tidak ikut campur dalam urusan kedaulatan 10 negara anggotanya, tetapi telah menghadapi seruan dari para aktivis untuk meningkatkan tekanan terhadap junta militer.

Pekan lalu, blok itu mengatakan tetap berkomitmen pada apa yang disebut konsensus perdamaian lima poin bahkan ketika frustrasi tumbuh di antara anggota atas meningkatnya kekerasan di Myanmar, termasuk serangan udara pada konser dan eksekusi aktivis demokrasi.

Menanggapi pertemuan pekan lalu, juru bicara junta menyalahkan gerakan perlawanan bersenjata atas kekerasan, mengatakan tekanan untuk menetapkan kerangka waktu akan menciptakan lebih banyak implikasi negatif daripada yang positif.

Blok itu telah melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi dan junta militer tidak mengizinkan perwakilan non-politik untuk berpartisipasi.