Usulan penjualan 36 jet tempur dan peralatan F-15 baru oleh Boeing Co. ke Indonesia telah menemui hambatan atas pembiayaan, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini.

Para eksekutif dari pembuat pesawat AS itu terbang ke Jakarta minggu ini untuk membahas transaksi dengan para pejabat Indonesia di sela-sela pameran pertahanan tahunan, kata orang-orang itu, meminta untuk tidak diidentifikasi karena musyawarah itu bersifat rahasia.

Boeing prihatin dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk membiayai jet-jet itu, dengan Indonesia bersikeras membayar dengan mencicil, kata orang-orang itu. Pertemuan berakhir tanpa hasil yang meyakinkan, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun ini kemungkinan akan ditunda, kata mereka.

Secara geopolitik, perintah itu sangat penting bagi kepentingan nasional A.S. karena akan memperkuat salah satu mitra utamanya di kawasan ini. Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan jet pada bulan Februari, dengan pesawat senilai sekitar $ 9,5 miliar. Ada juga sekitar $ 4.4 miliar dalam peralatan terkait sebagai bagian dari kesepakatan.

Kementerian Pertahanan Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Boeing juga tidak segera menanggapi.

Indonesia awal tahun ini menandatangani kontrak dengan Dassault Aviation SA untuk 42 pesawat tempur Rafale — transaksi senilai $8,1 miliar.

Akhir Oktober lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa negosiasi dengan Boeing sedang berlangsung. Dia juga mengisyaratkan tantangan seputar pembiayaan.

“Kami jelas meminta agar kami harus bisa membeli dalam hal membayar dengan mencicil; kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus,” kata Prabowo saat itu dalam jumpa pers dengan wartawan setempat. “Pemerintah selalu mengedepankan pembangunan ekonomi dan sebagainya.”

Bagi Indonesia, pembelian F-15 merupakan bagian dari upaya modernisasi militernya. Tetapi tekanan fiskal yang disebabkan pandemi ditambah dengan inflasi yang melonjak serta dorongan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur berarti militer harus bersaing dengan portofolio lain untuk sumber daya keuangan negara.